Carut Marut Data Kemiskinan di Indonesia
Carut Marut Data Kemiskinan di Indonesia

Rasanya jadi ingin menulis sebuah tulisan yang semoga “konstruktif’ kepada Kementerian yang baru-baru ini dinobatkan sebagai TOP 99 Pelayanan Publik dan Juara Pengelolaan Pengarsipan. Yap, betul. Kementerian Sosial.

Sebagai kementerian yang telah berdiri sejak Negara ini lahir 74 tahun yang lalu, sudah sepatutnya pembenahan dan pengembangan harus dilakukan di berbagai sisi. Tentunya harus objektif juga bahwa dalam waktu yang begitu lama, sudah begitu besar peranan kementerian ini dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia.

Tanpa mengurangi rasa hormat pula kepada semua teman-teman di kementerian sosial dan petugas-petugas lapangan yang begitu banyak saya kenal dan telah berjuang sekuat tenaga melayani masyarakat, kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ‘uneg-uneg’ saya terkait pendataan warga kurang mampu atau warga dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah.

Mungkin ini masalah klasik yang telah terjadi sejak dahulu kala, namun seringkali tak terfikirkan ketika masyarakat hidup dalam keadaan normal dan kecukupan. Adanya pandemi Covid-19 belakangan ini membuat persoalan ini terangkat lagi dan mengapung dipermukaan. Setiap kali saya tanyakan ke banyak orang, kebanyakan hampir putus asa menjawabnya, ada yg peduli namun juga tak punya jalan keluar. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Saya rasa sangat bisa asalkan ada usaha nyata dari pusat sampai ke desa.

Khalayak tentu mengetahui, kementerian sosial punya database yang begitu besar bernama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data induk ini yang digunakan untuk menyalurkan semua program bantuan sosial kepada masyarakat. Dengan kata lain tanpa masuk dalam database ini, peluang masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan pemerintah hampir bisa dikatakan mustahil.

Banyak kok program bantuan sosial dari pemerintah dalam usaha penanggulangan kemiskinan di daerah, sebut saja Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (BS-RTLH) dan lain sebagainya yang kesemuanya itu mewajibkan calon penerima manfaat harus terdaftar dalam database DTKS.

Sampai sini sudah cukup jelas kan betapa pentingnya data bernama DTKS ini?. Meskipun tidak semua yg terdata dalam DTKS serta merta pasti dapat bantuan, tapi untuk dapat bantuan dari pemerintah mereka harus terdata dalam DTKS. Begitulah kiranya.

Belakangan, publik dibikin geger di masa Corona, bukan karena berita makin banyaknya orang yg terinfeksi virus ganas tersebut, namun kabar tentang bantuan bagi warga miskin terdampak Corona yang dijanjikan oleh pemerintah ‘diduga’ banyak yg tidak tepat sasaran. Ada warga yang sekarang kondisi ekonominya sudah baik, namun menerima bantuan Rp. 600 rb per bulan tersebut. Sementara ada warga yang secara ekonomi lebih memprihatinkan justru malah tidak menerima.

Kaget dengan kondisi itu? Saya sih enggak, karena hal semacam itu sudah acapkali terjadi sejak lama, bukan cuma di bansos Corona ini kok. Cuma karena keadaan masyarakat saat ini yang sedang ‘tidak normal’ membuat semua orang menyoroti Bantuan sosial tunai (BST) Corona ini. Yang menerima bantuan tersebut hampir bisa dipastikan adalah para ‘penghuni DTKS’.

Lah tadi katanya DTKS itu data induk keluarga dengan kondisi ekonomi yg lemah, kok orang mampu masih ada di data? Jawabannya karena DTKS tersebut ternyata kurang terupdate. Bisa jadi di tahun 2015 atau 2017 (update terakhir) mereka semua memang tergolong lemah secara ekonomi. Namun, namanya kondisi ekonomi masyarakat itu kan dinamis. Bisa jadi saat ini mereka sudah terangkat kondisi ekonominya. Patut disyukuri bukan?

Masalahnya, kalo sudah mampu kenapa masih dapat bantuan? Bukankah masih banyak yg lebih layak?. Iyaa, betul sekali. Sebenarnya petugas di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan mungkin pusat tidak diam saja kok, berkali-kali semua orang berusaha memperbarui data tersebut. Namun sayang, hasil yang didapat belum maksimal.

Beberapa bulan yang lalu, di tahun 2019 ada sedikit angin segar ketika kemensos merilis aplikasi kebanggaan mereka bernama SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation). Membaca namanya saya kira aplikasi ini sangat canggih sesuai embel-embel Next Generation-nya.

Secara fungsi dan tujuan, SIKS-NG adalah terobosan yang sangat besar bagi kelanjutan ‘ikhtiar’ validasi data kesejahteraan sosial tersebut. Namun ketika dibuka aplikasinya, rasanya seperti membuka software yang berjalan di OS Windows XP saja. (Generasi jaman now mungkin belum pernah menggunakan Windows XP, apalagi “Generasi Jaman Next” 🤪).

Aplikasi tersebut ternyata masih berbasis offline sehingga ketika selesai mengerjalan validasi, hasilnya harus di export, kemudian file hasil export nya dikirim ke kabupaten, kemudian saya nggak tau di kabupaten diapakan. Yang jelas ketika di awal tahun 2020 ini dirilis database DTKS terbaru, datanya kok masih sama, tidak ada perubahan kecuali pengurangan kuota. Yang sudah ditandai meninggal dunia bisa hidup lagi, yang sudah pindah bisa balik lagi, dan penambahan warga ekonomi lemah tidak ada yang terekam sama sekali. (pengalaman pribadi).

Jadi karena SIKS-NG ini masih aplikasi offline, pastinya butuh waktu yang lama dalam hal birokrasi kirim-kirim nya. Bagi admin desa yg tidak beruntung, file hasil validasi yang dikirim tadi bisa jadi rusak kemudian disuruh eksport data lagi, kemudian dikirim lagi. Begitulah seterusnya. Barangkali ditingkat kabupaten pun demikian ketika dikejar deadline oleh provinsi. Dan seterusnya.

Di tahun 2020 ini ketika internet sudah masuk ke hampir seluruh pelosok desa, smartphone sudah dimiliki hampir semua orang, betapa ribetnya proses diatas. Apalagi jika hasil validasi yang berhasil dikirim tersebut ternyata tidak merubah apapun!. Betapa tidak efisien nya waktu, tenaga dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk niatan mulia pemutakhiran DTKS, namun hasilnya NIHIL.

Kenapa Kemensos RI yang masih hangat menjadi TOP 99 Pelayanan Publik ini tidak mencoba terobosan baru dengan mengembangkan aplikasi SIKS yang benar-benar NG? Misalnya aplikasi berbasis online gitu. Supaya validasi di tingkat desa bisa langsung berubah di server pusat. Bahkan Pak Menteri yang terhormat bisa langsung memantau proses validasi ini secara realtime kayak di quick count pemilu itu loh.

Syukur-syukur kalo bisa diakses dan dikerjakan juga menggunakan aplikasi smartphone, ini akan sedikit membantu teman-teman admin data di desa-desa, saya kira. Maksudnya biar gadget kami juga kepake bukan cuma buat main PUBG tapi bisa juga buat melakukan hal mulia, yakni ‘validasi DTKS’.

Dengan sistem dan aplikasi berbasis online yang begitu cepat dan efisien, kekhawatiran penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa bisa diawasi langsung oleh masyarakat. Jika ada data yang tidak tepat, langsung diganti pada periode verval selanjutnya. Tidak perlu menungggu bulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.

Apalagi kondisi ekonomi masyarakat adalah hal yang sangat dinamis, bisa jadi waktu beberapa bulan saja kondisi ekonomi seseorang telah berubah drastis. Jadi kalo pendataan kemiskinan bisa lebih cepat dan akurat, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran mungkin bisa diminimalisir.

Saya kira ini bisa jadi solusi dari permasalahan klasik tersebut, semua tidak akan berubah jika tak ada seorangpun yang mencoba mengubahnya.

Semoga hal ini menjadi pertimbangan, tahun 2020 kementerian masih menggunakan aplikasi dekstop offline, mohon maaf menurut saya kok ‘ketinggalan jaman’. Apakah susah membangun aplikasi pendataan berbasis online? Apakah terlalu mahal?

Coba tanya KPU dengan sidalih-nya, tanya BPS dengan Sensus Online-nya, tanya Kemenag dengan Emis dan Simpatika-nya, tanya Kemdikbud dengan Dapodik-nya.
Yang jelas jangan tanya saya.

Hormat saya,
ADMIN DTKS
Tabik!.